Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia


Karena penggunaan teknologi informasi tampaknya tidak memiliki batas, perlindungan data pribadi menjadi penyebab keprihatinan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berkat kemajuan teknologi yang cepat, data pribadi yang dikumpulkan oleh bank, penyedia telekomunikasi, platform media sosial dan toko online sekarang lebih rentan terhadap penggunaan yang tidak sah atau pemrosesan yang ceroboh daripada sebelumnya dan dapat menimbulkan kerugian besar.

Saat berselancar atau melakukan transaksi online, orang mungkin tidak menyadari risiko mengirimkan data pribadi mereka. Lebih buruk lagi, mereka tidak bisa berbuat banyak, karena instrumen hukum yang ada tidak memadai untuk membela mereka ketika penggunaan yang tidak sah terjadi. Penyalahgunaan data kartu kredit di telemarketing, misalnya, adalah hal biasa tanpa konsekuensi hukum.

Di Indonesia, penyalahgunaan data pribadi yang paling luas sering terjadi di industri teknologi keuangan. Seperti yang dilaporkan di media, sejumlah platform pinjaman online atau perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer (P2P) menggunakan aplikasi untuk mengakses dan mengambil nomor kontak dari ponsel debitur. Platform online menggunakan kontak pribadi ini untuk mempermalukan peminjam jika mereka gagal membayar utangnya.

Saat ini, perlindungan data pribadi hanya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016. Namun, peraturan ini dianggap tidak memadai untuk mengatasi meningkatnya penggunaan data pribadi terutama di media sosial, toko online, dan platform keuangan.

Senang mendengar bahwa kementerian, yang mewakili pemerintah, telah mengajukan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini. Namun, karena anggota parlemen sibuk dengan persiapan untuk pemilihan legislatif dan presiden pada bulan April, pembahasan RUU yang sangat dibutuhkan tidak akan dimulai dalam waktu dekat.

Mengingat urgensi, DPR perlu memprioritaskannya. Peran negara penting sejalan dengan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara terkait dengan data pribadi.

RUU ini dapat mereplikasi Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, yang mencakup ketentuan tentang hak subyek data untuk meminta penghapusan data atau "hak untuk dilupakan".

Berbeda dengan peraturan yang berlaku - yang membatasi data pribadi untuk informasi sensitif seperti identitas, informasi keuangan dan medis - RUU ini akan memiliki ruang lingkup yang lebih luas yang akan mencakup alamat email, nomor kartu identifikasi, data lokasi pada ponsel dan bahkan pandangan politik. Setelah diberlakukan, hukum akan melindungi kita dari segala upaya untuk menyalahgunakan data kita untuk keuntungan finansial dan keperluan lainnya.

Di luar perlindungan hukum, mendidik warga negara dan memberi mereka pengetahuan baru dan praktik terbaik untuk melindungi data pribadi mereka sendiri, terutama ketika membagikannya dengan pihak lain, adalah peran yang juga harus dimainkan oleh pemerintah.

Sumber: Editorial Thejakartapost.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel