Pengertian Luas Korupsi

Korupsi seringkali didefinisikan sebagai ”penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi”. Berdasarkan pengertian ini Philip (1997) membuat tiga pengertian luas yang dapat digunakan untuk perbagai pembahasan tentang korupsi.

Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered corruption), yang didefinisikan tindakan pejabat publik yang meyimpang dari  tugas-tugas  publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kedua, pengertian korupsi yang dikaitkan dampaknya dengan  kepentingan umum (public interest-centered). Jenis korupsi ini bisa terjadi jika  pemegang kekuasaan atau pejabat publik, yang menerima imbalan tertentu, sehingga merusak kepentingan publik.

Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) dengan menggunaan teori pilihan publik, sosial dan ekonomi di dalam kerangka analisa politik. Dalam konteks ini, korupsi dianggap ”lembaga” ekstra legal yang digunakan individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh  terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi.

Leiken (1997) telah merumuskan pengertian korupsi secara minimalis bahwa korupsi adalah ”penggunaan kekuasaan publik (public power) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik. Demikian juga Syed Hussien Alatas (1990) menganggap bahwa ” corruption is the abuse of trust in intererst of private again”. Dari pengertian ini Alatas kemudiaan mengembangkan beberapa tipologi korupsi. Pertama, apa yang disebut korupsi transaktif  (transactive corruption) yaitu korupsi yang terjadi dalam bentuk suap yang antara pemberi dan penerima dalam bentuk saling menguntungkan (simbiose mutualistik). Kedua, apa yang disebut sebagai korupsi ekstortif (extortive corruption) yang terjadi akibat pungutan paksa dari pejabat atas jasa yang diberikan, sedangkan pihak luar terpaksa harus memberikan karena terpaksa.

Ketiga, apa yang disebut sebagai korupsi   invensif (investive corruption) yaitu pemberian hadiah atau jasa sebagai upaya investasi guna memperoleh kemudahan atau previlise di masa yang akan datang. Keempat, korupsi nepotistik (nepotistic coruuption) yaitu  korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam penganggatan pada kantor public maupun pembrian proyek-proyek bagi kerabat dekat. Kelima, korupsi otogentik (autogenic corruption) yaitu itu korupsi yang terjadi jika seorang penjabat penjual informasi rahasia kepada para peserta tender dengan imbalan tertentu. Keenam,  (supportive corruption) yaitu korupsi yang dilakukan secara jamaah dalam satu bagian dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan  praktek korupsi yang dilakukan secara kolektif.

Penulis: Aji Damanuri, dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...